Malaysia menyatakan tidak akan berperang secara terbuka di Laut China

Malaysia menyatakan tidak akan berperang secara terbuka di Laut China

INTERNASIONAL

Menteri Pertahanan Malaysia Mohamad Sabu menyebutkan negara mereka tak mendambakan ada konflik bahkan perang terbuka di Laut China Selatan.

Menurut dia, negara Asia Tenggara terhitung Malaysia dan Indonesia bakal menjamin kerugian kalau berjalan konflik terbuka dengan negara besar di perairan yang menjadi jalur utama perdagangan internasional itu.

“Kami mendambakan pastikan agar tidak ada peperangan di kawasan ini (Laut China Selatan). Jika berlaku ketegangan di sini (Laut China Selatan), yang bakal merugi adalah negara di kurang lebih perairan itu,” kata Mat Sabu, sapaan Mohamad Sabu dalam wawancara eksklusif dengan RapidFox.net di Jakarta, pada Jumat (24/1).

“Sedangkan negara besar layaknya Amerika Serikat tidak bakal terkena sebab jauh. Yang bakal tanggung dampaknya adalah kami (negara di Asia Tenggara),” tuturnya menambahkan.

Mat Sabu menyebutkan sebagai negara maritim, Indonesia perlu memperkuat pertahanan negara khususnya angkatan laut.

Selain itu, ia memastikan bahwa negara di Asia Tenggara perlu menekankan dialog dengan negara-negara besar layaknya China dan AS yang kerap terlibat dalam konflik di Laut China Selatan.

“Seperti negara-negara besar yang tengah cari dampak (di Laut China Selatan), kami perlu enggage mereka layaknya AS, China, dan Rusia, agar adakan dialog,” kata dia.

China mengklaim 90 persen perairan Laut China Selatan sebagai wilayahnya. Sejak itu, perairan yang kaya sumber energi alam itu menjadi rawan konflik.

Malaysia merupakan keliru satu negara di Asia Tenggara yang memiliki klaim lokasi yang tumpang tindih dengan China di Laut China Selatan. Selain Malaysia, Filipina, Vietnam, Kamboja, dan Thailand terhitung bersengketa dengan China di perairan itu.

Meski Pengadilan Permanen Arbitrase Internasional menolak klaim Beijing di Laut China Selatan pada 2016 lalu, pemerintahan Presiden Xi Jinping berkeras membangun sejumlah instalasi militer bahkan pulau buatan di perairan itu.

Demi menghindar konflik, negara ASEAN dan China setuju membentuk kode etik atau code of conduct (CoC) demi mengatur sikap pihak-pihak yang bersengketa di Laut China Selatan.

Sepuluh negara ASEAN dan China akhirnya menyepakati pembacaan langkah pertama atau first reading isu CoC pada Juli 2019 lalu.

Di segi lain, China tetap memperlihatkan agresivitas. Yang terbaru, puluhan kapal ikan china sempat lebih dari satu memasuki Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia di Natuna. Kepulauan Riau, sejak Desember selanjutnya sampai Januari ini.

Tak hanya memasuki wilayah, puluhan kapal ikan China itu terhitung menangkap ikan di ZEE Indonesia dengan kawalan kapal coast guard dan kapal perang fregat pemerintah Tiongkok. Meski sempat menjauhi ZEE Indonesia sehabis diusir Badan Keamanan Laut RI (Bakamla), kapal-kapal China itu kembali kembali memasuki ZEE.

Indonesia melayangkan protes pada China, tetapi Beijing menolak dengan mengklaim bahwa perairan di kurang lebih Natuna itu anggota berasal dari Laut China Selatan. Beijing menyebutkan nelayannya sudah puluhan th. melacak ikan di perairan itu agar negaranya memiliki hak historis pada Laut China Selatan.

Sejumlah pihak khawatir insiden China dan RI ini dapat menghindar negosiasi CoC yang sudah belasan th. digodok.

Namun, kecemasan itu mereda sehabis Menteri Koordinator Bidang politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut pemerintah Indonesia dan China sudah bersepakat bahwa tak ada perselisihan kembali berkenaan perairan Natuna.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *