Sidang Kasus Perjudian Online diwarnai Debat Yang Cukup Memanas

Sidang Kasus Perjudian Online diwarnai Debat Yang Cukup Memanas

BERITA

Sidang sambungan kasus perjudian online yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Utara sempat memanas lantaran tidak benar satu saksi pakar yang dihadirkan, Arbijoto mendebat Jaksa Penuntut Umum (JPU), Frederik Aldhar di area sidang. Arbijoto yang mantan Hakim Agung tidak berkenan bersama dengan pertanyaan JPU Frederik Aldhar tentang pendapatnya mengenai pembuktian pada terdakwa perjudian online.

Sidang kasus ini menghadirkan dua saksi pakar pidana. Saksi pakar lain yang dihadirkan adalah DR Dwi Seno Widjanarko, SH, MH yang menegaskan, bahwa pembuktian perjudiaan online harus dijalankan gunakan sistem online atau digital forensik. Tidak mampu pembuktian dakwaan perjudiaan online dijalankan secara konvensional seperti judi koprok, gaple, remi dan lainnya.

“Dakwaannya terhitung harus mampu dibuktikan tersedia uangnya, tersedia bandarnya, pemainnya. Kalau tidak mampu dibuktikan secara asli, maka sesuai KUHP Pasal 81 harus diabaikan,” ujar Dwi Seno Widjanarko di PN Jakarta Utara, Selasa (4/2/2020).

Seno Widjanarko berpendapat, sesuai bersama dengan UU No. 11 tahun 2008 dakwaan perjudiaan harus tersedia uang yang dipergunakan bikin judi/dipertaruhkan, tersedia bandarnya dan tersedia pula pemainnya.

“Kasus ini adalah Lex spesialis derogat legijenerale yaitu suatu hal hukum yang khusus harus mengesampingkan hukum yang umum. Artinya UU mengenai Perjudiaan Konvensional tidak mampu diterapkan pada perjudian online. Pasal 27 ayat 2 Junto pasal 45 ayat 2 mengenai Perjudian Online bukan pasal 303 KUHP,” kata Seno Widjanarko yang terhitung Doktor Ilmu Hukum lulusan Universitas Trisakti.

Dalam persidangan, kuasa hukum empat terdakwa perjudian online, Alvin Lim, SH, MSc, CFP menanyakan, “Apakah dakwaan penjualan rekening tabungan di Bank BCA di dalam BAP yang dipalsukan mampu dikategorikan sebagai pelanggaran pidana.”

Seno Widjanarko balik menanyakan. “Apakah rekening tabungan itu legal atau ilegal? Kalau rekening tabungan itu legal, maka bukan sebagai pelanggaran pidana. Tetapi harus dibuktikan secara lengkap,” kata Seno

Alvin Lim, memberi tambahan info kepada sarana bahwa kasus ini jelas sudah dibuat terang oleh saksi pakar bahwa selain penerapan pasal yang tidak benar tersedia dugaan rekayasa oleh penyidik dan tidak terdapatnya alat bukti sah. “Ini sehingga jadi pelajaran bagi penyidik Polda Metro Jaya dan Jaksa Peneliti Kejati untuk tidak asal-asalan menghindar orang tanpa sistem penyidikan yang sesuai hukum formiil dan materiil.

Advokat Tandry Laksana yang mendampingi Alvin Lim, mengatakan bahwa selain melakukan pembelaan, empat oknum penyidik yang dianggap melakukan BAP berkas palsu terhitung sudah dilaporkan ke SPK Polda Metro Jaya untuk diproses atas perbuatannya. “Kapolda yang baru seharusnya memeriksa dan mendisiplinkan oknum penyidik karena mencoreng citra Polri yang baik,” ucapnya.

Pembelaan itu disebut Alvin Lim, merupakan tanggung jawabnya sebagai Lawyer untuk memperjuangkan keadilan. Alvin menghimbau sehingga masyarakat yang jadi korban kriminalisasi sehingga tidak was-was memperjuangkan bak-haknya meskipun mendapat ancaman sekalipun. “Supaya menghubungi LBH atau kantor hukum terdekat karena pendampingan pengacara merupakan hak tiap-tiap warga negara, bahkan sekiranya ancaman 5 tahun keatas harus di sediakan pengacara oleh aparat penyidik sesuai pasal 56 KUHAP,” ucap Alvin yang dikenal gigih memperjuangkan keadilan.

Acara persidangan kasus ini akan dilanjutkan pada Kamis (6/2/2020) bersama dengan agenda pembacaan tuntutan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *